Mesir-AS Sepakat Lanjutkan Koordinasi Rekonstruksi Gaza

Tajuk Mu – Kesepakatan terkait rencana rekonstruksi Jalur Gaza kembali ditekankan oleh Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, bersama Utusan Timur Tengah Gedung Putih, Steve Witkoff. Keduanya memastikan konsultasi serta koordinasi akan tetap berlanjut sebagai langkah awal dalam membangun kembali wilayah yang telah terdampak konflik berkepanjangan tersebut.

Dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di sela-sela diskusi antara para menteri luar negeri Arab dan utusan Amerika Serikat di Qatar, Abdelatty bertemu dengan Witkoff serta Direktur Senior untuk Timur Tengah dan Afrika Utara di Dewan Keamanan Nasional AS, Eric Trager. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir pada Rabu (12/3) menyebutkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk terus berkomunikasi guna memastikan upaya rekonstruksi berjalan dengan baik, sekaligus menjadi bagian dari langkah lebih luas dalam menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah.

Dalam kesempatan tersebut, Abdelatty menjelaskan tahapan serta rincian rencana rekonstruksi Gaza yang sebelumnya telah disetujui dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Arab di Kairo pada 4 Maret 2025. Rencana ini diinisiasi oleh negara-negara Arab sebagai bentuk komitmen mereka untuk membangun kembali Gaza tanpa perlu memindahkan penduduk Palestina.

Pihak AS memberikan apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan Mesir dalam mendorong perdamaian serta stabilitas di wilayah tersebut.

KTT Arab dan pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah mencapai kesepakatan mengenai rencana rekonstruksi yang diproyeksikan membutuhkan waktu lima tahun dengan biaya yang diperkirakan mencapai 53 miliar dolar AS atau setara dengan Rp871,6 triliun. Rencana ini hadir sebagai respons terhadap proposal yang sebelumnya diajukan oleh Presiden AS Donald Trump, yang berencana mengambil alih Gaza dan merelokasi penduduk Palestina guna menjadikan wilayah tersebut sebagai destinasi wisata. Usulan tersebut mendapat penolakan keras dari negara-negara Arab serta komunitas internasional, yang menilai tindakan tersebut sebagai bentuk pembersihan etnis.

Sejak Oktober 2023, lebih dari 48.500 orang, yang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak, dilaporkan tewas akibat serangan brutal Israel di Gaza. Gencatan senjata akhirnya mulai diterapkan pada Januari setelah tercapai kesepakatan pertukaran tahanan.

Pada November, Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas Israel, Benjamin Netanyahu, serta mantan Menteri Pertahanan, Yoav Gallant. Keduanya dituduh melakukan kejahatan perang serta kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza.

Selain itu, Israel juga harus menghadapi gugatan terkait dugaan genosida di Mahkamah Internasional atas agresi yang dilakukan di wilayah Palestina. Perkembangan ini semakin menambah tekanan bagi Israel di tengah meningkatnya perhatian global terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza.