By admin 2 
Tajuk Mu – Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dengan tegas menentang rencana yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terkait Gaza. Dalam penjelasannya, UNRWA mengungkapkan bahwa praktik pemindahan paksa warga Palestina, yang menjadi bagian dari rencana tersebut, tidak dapat diterima oleh PBB. Direktur Komunikasi UNRWA, Juliette Touma, menyatakan bahwa posisi PBB sangat jelas dalam hal ini, yakni tidak ada ruang bagi pemindahan paksa. Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara dengan RIA Novosti yang diterbitkan pada hari Jumat.
Touma juga menekankan bahwa selain masalah pemindahan paksa, krisis kemanusiaan yang menimpa rakyat Gaza akibat konflik tersebut menjadi perhatian utama. Ia menggambarkan tingkat kerusakan yang sangat besar dan mendesak perlunya rekonstruksi serta pemulihan ekonomi. Menurutnya, upaya internasional yang serius sangat dibutuhkan untuk membantu rakyat Gaza membangun kembali kehidupan mereka setelah kehancuran yang terjadi.
Sebagai respons terhadap situasi ini, Trump sebelumnya menyebut Gaza sebagai “tempat pembongkaran” dan mengusulkan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih proses pembangunan kembali wilayah tersebut. Trump menyarankan bahwa pemindahan warga Palestina ke tempat lain, seperti Yordania atau Mesir, akan menjadi bagian dari rencana tersebut. Pada Selasa (11/2), dalam pertemuan dengan Raja Abdullah II dari Yordania, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan membeli Gaza, tetapi akan memiliki dan mengelola kawasan tersebut dengan cara yang sangat baik.
Pernyataan tersebut tentu menambah ketegangan di kawasan yang sudah lama dilanda konflik. UNRWA, yang berfokus pada bantuan kemanusiaan dan perlindungan pengungsi Palestina, menyatakan bahwa solusinya tidak terletak pada pemindahan paksa, tetapi pada upaya bersama komunitas internasional untuk memperbaiki kehidupan rakyat Gaza. Fokus UNRWA adalah memberikan bantuan kemanusiaan dan dukungan untuk pemulihan, serta memastikan bahwa hak-hak pengungsi Palestina dihormati.
Terkait situasi di Gaza, sejak 19 Januari 2025, sebuah gencatan senjata telah diterapkan di Jalur Gaza setelah tercapai kesepakatan antara Israel dan Hamas, sebuah organisasi Palestina. Kesepakatan ini mengatur pertukaran sandera Israel dengan tahanan Palestina, yang didukung oleh negara-negara seperti Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat. Pusat koordinasi juga telah dibentuk di Kairo untuk memastikan pelaksanaan kesepakatan tersebut, yang diharapkan dapat menciptakan stabilitas di kawasan tersebut, meskipun tantangan besar masih ada.
Sementara itu, perhatian dunia internasional kini tertuju pada upaya penyelesaian konflik dan pemulihan Gaza. UNRWA mengingatkan bahwa yang terpenting adalah upaya rekonstruksi dan pemulihan yang komprehensif, yang membutuhkan kerjasama antara negara-negara di dunia untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi rakyat Palestina.