By admin 2 
Tajuk Mu – Menteri Luar Negeri Mesir dan Bahrain mengadakan pertemuan pada Kamis (13/2) guna membahas persiapan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Darurat Arab yang akan membahas perkembangan terbaru di Jalur Gaza.
Diskusi antara Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, dan Menteri Luar Negeri Bahrain, Abdullatif Al-Zayani, berlangsung di Paris, Prancis, bertepatan dengan pertemuan tingkat menteri yang berfokus pada isu Suriah. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Mesir, disebutkan bahwa pertemuan tersebut menyoroti perkembangan situasi di Gaza serta peran Mesir dalam menjaga perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel di wilayah tersebut.
Kedua menteri luar negeri itu menegaskan bahwa pemulihan serta rekonstruksi Gaza harus terus dilakukan tanpa menyebabkan pengusiran warga Palestina dari tanah mereka. Pernyataan ini dikeluarkan sebagai bentuk komitmen negara-negara Arab dalam menjaga hak-hak rakyat Palestina di tengah konflik yang berkepanjangan.
Sepekan sebelumnya, pemerintah Mesir telah mengumumkan bahwa Kairo akan menjadi tuan rumah KTT Darurat Arab yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Februari. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas perkembangan terbaru terkait Palestina serta langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh negara-negara Arab dalam menangani krisis kemanusiaan di Gaza.
Langkah tersebut diambil setelah munculnya usulan kontroversial dari Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengajukan rencana untuk mengambil alih Gaza dan memindahkan warga Palestina ke lokasi lain. Dalam rencananya, Trump menyebut bahwa kawasan tersebut akan dikembangkan menjadi sebuah wilayah yang ia gambarkan sebagai “Riviera Timur Tengah.”
Usulan ini mendapat penolakan keras, tidak hanya dari rakyat Palestina tetapi juga dari berbagai negara Arab dan komunitas internasional. Negara-negara seperti Kanada, Prancis, Jerman, dan Inggris menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap rencana tersebut, dengan alasan bahwa pengusiran paksa warga Palestina bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan hukum internasional.
Di tengah situasi yang semakin genting, gencatan senjata di Gaza mulai diberlakukan pada 19 Januari. Kesepakatan tersebut berhasil menghentikan sementara konflik bersenjata antara Israel dan kelompok Hamas, yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut laporan yang beredar, lebih dari 48.200 orang, mayoritas di antaranya perempuan dan anak-anak, telah menjadi korban jiwa akibat serangan yang terjadi di Gaza. Selain itu, infrastruktur di wilayah tersebut mengalami kehancuran parah, menyebabkan kondisi kemanusiaan semakin memburuk.
Melalui KTT Darurat Arab, negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab diharapkan dapat merumuskan solusi yang tidak hanya bertujuan mengatasi dampak perang, tetapi juga berfokus pada upaya diplomasi untuk mencapai perdamaian jangka panjang di kawasan tersebut. Mesir, yang selama ini dikenal sebagai mediator utama dalam konflik Israel-Palestina, terus berusaha untuk menjaga stabilitas di wilayah tersebut dengan menjalin komunikasi dengan berbagai pihak terkait.
Selain membahas rekonstruksi Gaza, pertemuan ini juga diperkirakan akan menyoroti langkah-langkah strategis dalam menghadapi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dinilai dapat memperburuk kondisi di Timur Tengah. Para pemimpin Arab menegaskan pentingnya menolak segala bentuk tindakan yang dapat mengancam hak-hak rakyat Palestina, serta menyerukan komunitas internasional untuk memberikan dukungan terhadap upaya perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Dalam waktu dekat, Mesir dan Bahrain diperkirakan akan melanjutkan koordinasi dengan negara-negara Arab lainnya guna memastikan bahwa KTT Darurat Arab dapat menghasilkan keputusan yang konkret dan berdampak signifikan bagi situasi di Gaza.