Tajuk Mu – Pemerintah Kota Jakarta Utara menerima sebanyak 1.994 usulan pembangunan yang disampaikan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Terintegrasi Kelurahan untuk tahun 2025. Usulan tersebut mencakup berbagai aspek pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.
Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim, menjelaskan bahwa dari total usulan yang masuk, sebanyak 1.944 usulan akan diverifikasi. Usulan tersebut terdiri atas 1.560 usulan yang bersifat fisik, satu usulan nonfisik, serta 383 usulan pengadaan barang yang berasal dari 453 Rukun Warga (RW). Ia juga menuturkan bahwa usulan-usulan ini berasal dari hasil diskusi dalam Rembuk RW, yang kemudian divalidasi serta diprioritaskan oleh para lurah dengan mempertimbangkan rekomendasi dari tim teknis.
Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan dinilai sebagai forum yang memungkinkan seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menyusun rencana pembangunan bagi Jakarta Utara. Dengan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah dan warga, pembangunan diharapkan dapat berjalan secara efektif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ali juga menegaskan bahwa setiap program pembangunan yang dirancang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan tetap mengedepankan efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu, setiap usulan yang masuk akan diseleksi berdasarkan urgensi dan dampaknya terhadap kesejahteraan warga.
Selain membahas rencana pembangunan untuk tahun 2025, Musrenbang juga menjadi bagian dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Ali menekankan bahwa RKPD Jakarta Utara harus selaras dengan visi Jakarta sebagai Kota Global.
Menurutnya, pembangunan di DKI Jakarta pada tahun 2026 akan diarahkan pada tema “Pemantapan Menuju Kota Global yang Berketahanan, Berkelanjutan, dan Inklusif.” Oleh sebab itu, seluruh program pembangunan yang disusun di tingkat kota harus sejalan dengan agenda besar tersebut.
Dalam perencanaan pembangunan Jakarta Utara, Ali menjelaskan bahwa terdapat lima prioritas utama yang harus diwujudkan sesuai dengan visi pembangunan Provinsi DKI Jakarta pada 2026. Prioritas pertama adalah pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan dasar perkotaan. Peningkatan ini mencakup berbagai aspek, seperti pengembangan fasilitas umum, perbaikan sarana transportasi, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
Selain itu, prioritas kedua mencakup perbaikan pola aktivitas dan mobilitas masyarakat. Hal ini akan diwujudkan melalui pengembangan kota berorientasi transit (Transit Oriented Development), yang menitikberatkan pada integrasi transportasi berbasis digital dan komunitas. Dengan adanya perbaikan sistem transportasi, diharapkan mobilitas warga dapat menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan.
Prioritas ketiga berkaitan dengan penguatan sumber daya manusia, terutama dalam aspek kesehatan, daya saing, dan kesetaraan sosial. Melalui berbagai program kesehatan dan pendidikan, masyarakat diharapkan memiliki kualitas hidup yang lebih baik serta mampu bersaing dalam dunia kerja.
Sementara itu, prioritas keempat mencakup transformasi pemerintahan menuju tata kelola yang lebih dinamis dan pelayanan publik yang lebih efektif. Pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai layanan publik menjadi bagian penting dari upaya ini, sehingga masyarakat dapat mengakses layanan pemerintahan dengan lebih mudah dan cepat.
Ali menegaskan bahwa dalam menghadapi tahun 2026, Jakarta Utara harus memastikan seluruh program pembangunan daerah yang dirancang mampu mendorong pertumbuhan yang berkualitas. Pembangunan yang dilakukan tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Dengan demikian, keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga.
Sebagai bagian dari persiapan menuju Jakarta sebagai Kota Global, Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Kelurahan diharapkan dapat menghasilkan program pembangunan yang mampu membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Melalui partisipasi aktif dari warga dan pemangku kepentingan, pemerintah optimistis bahwa pembangunan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh warga Jakarta Utara.