Tajuk Mu – Dalam upaya efisiensi anggaran tahun 2025, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menerapkan sejumlah kebijakan penghematan, termasuk penghapusan fasilitas bagi pimpinan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan yang lebih prioritas.
Kepala BRIN, Laksana Tri Handoko, dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Jakarta, menjelaskan bahwa seluruh fasilitas yang sebelumnya diberikan kepada pimpinan BRIN telah dihapus. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi dirinya, tetapi juga mencakup seluruh unsur pimpinan yang berada di lingkungan BRIN.
Sebagai bagian dari langkah efisiensi, berbagai kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap riset juga mengalami pemangkasan. Beberapa kebijakan yang diterapkan meliputi penghapusan perjalanan dinas, baik dalam maupun luar negeri, kecuali jika perjalanan tersebut dibiayai oleh pihak pengundang. Selain itu, mobilitas talenta riset dan inovasi kini dilakukan secara lebih selektif guna memastikan penggunaan anggaran yang lebih efektif.
Handoko juga menambahkan bahwa paket pertemuan serta konsumsi rapat yang sebelumnya menjadi bagian dari pengeluaran lembaga kini telah dihapus. Meskipun ada berbagai pemangkasan anggaran, ia memastikan bahwa efisiensi ini tidak akan mengganggu sektor-sektor yang berperan penting dalam perkembangan riset dan inovasi di Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Handoko menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan tidak akan mempengaruhi beberapa sektor krusial. Beberapa sektor yang dipastikan tetap berjalan optimal antara lain program registrasi kekayaan intelektual, operasional laboratorium, riset strategis nasional, serta akuisisi talenta unggul, termasuk dari diaspora Indonesia di luar negeri.
Ia menjelaskan bahwa program-program utama yang mendukung ketahanan pangan, swasembada energi, kemandirian di sektor kesehatan, serta penguatan ekonomi berbasis pengetahuan tetap menjadi prioritas utama BRIN. Untuk mendukung keberlangsungan program tersebut, anggaran riset yang dialokasikan pada 12 organisasi riset di bawah BRIN tidak mengalami pemotongan.
Selain itu, fasilitas riset yang dianggap kritikal, seperti reaktor nuklir, laboratorium infeksius, serta koleksi spesimen ilmiah, tetap beroperasi secara normal. Keamanan serta keberlanjutan kegiatan riset di fasilitas-fasilitas ini dijamin agar tetap bisa berkontribusi bagi kepentingan nasional.
Di tengah berbagai kebijakan penghematan, Handoko juga memastikan bahwa efisiensi anggaran ini tidak akan berpengaruh terhadap kesejahteraan pegawai. Gaji pegawai, termasuk tunjangan ke-13 dan ke-14, tetap diberikan tanpa pemotongan. Selain itu, program mobilitas talenta riset, terutama bagi para diaspora yang memiliki kontribusi besar dalam pengembangan riset nasional, tetap dilanjutkan.
Diketahui bahwa pada tahun anggaran 2025, BRIN awalnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp5,84 triliun. Namun, setelah diterapkannya kebijakan efisiensi, BRIN mengalami pemangkasan anggaran sebesar Rp1,42 triliun, sehingga anggaran aktif yang tersisa menjadi Rp4,413 triliun.
Dengan langkah-langkah efisiensi ini, diharapkan penggunaan anggaran BRIN dapat lebih optimal serta berfokus pada sektor-sektor yang benar-benar memberikan dampak nyata terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan inovasi di Indonesia. Pemerintah pun terus berupaya untuk memastikan bahwa pengurangan anggaran tidak menghambat kemajuan riset serta program strategis nasional.