By admin 2 
Tajuk Mu – Pemerintah terus mendorong efisiensi anggaran guna mengoptimalkan penggunaan dana negara. Dalam upaya tersebut, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi salah satu institusi yang dinilai mampu beradaptasi tanpa mengurangi kualitas layanan. Kepala Kantor Komunikasi Presiden (Presidential Communication Office), Hasan Nasbi, menyatakan bahwa langkah yang dilakukan BPOM ini dapat menjadi contoh bagi Kementerian dan Lembaga (K/L) lainnya.
Menurut Hasan, BPOM telah menunjukkan kesiapan dalam bekerja secara optimal meskipun berada dalam situasi efisiensi anggaran. Ia mengungkapkan bahwa BPOM menjadi salah satu institusi pertama yang menyatakan kesanggupannya untuk tetap menjalankan tugas dan fungsi meskipun ada pengurangan anggaran.
Sebagai bentuk adaptasi, BPOM memanfaatkan teknologi digital melalui sistem Command Center. Teknologi ini memungkinkan pengawasan terhadap lebih dari 70 unit pelaksana di berbagai daerah. Dengan adanya sistem tersebut, komunikasi antara pusat dan daerah menjadi lebih efektif, sehingga kinerja BPOM tetap optimal meskipun terjadi pengurangan biaya operasional.
Selain pemanfaatan teknologi digital, BPOM juga menerapkan berbagai langkah efisiensi lainnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penghematan energi, di mana penggunaan listrik di laboratorium dihentikan ketika tidak ada uji sampel yang dilakukan. Hasan menyebutkan bahwa langkah-langkah seperti ini dapat diterapkan di berbagai institusi lainnya selama ada kemauan untuk mencoba. Ia juga menilai bahwa efisiensi yang dilakukan BPOM bisa menjadi model yang baik bagi instansi pemerintah lainnya di masa depan.
Dalam kesempatan tersebut, Hasan menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran bertujuan untuk mengurangi pengeluaran yang tidak diperlukan tanpa mengorbankan fungsi utama suatu institusi. Jika efisiensi ini bisa dijalankan dengan baik, maka anggaran yang dihemat dapat dialokasikan untuk hal-hal yang lebih produktif.
Sebagai contoh, Hasan menyebutkan bahwa total biaya perjalanan dinas di Indonesia mencapai Rp44 triliun. Jika 50 persen dari anggaran tersebut dapat dihemat, maka Rp20 triliun bisa dialokasikan untuk membangun 10 ribu sekolah atau membeli 3 juta ton gabah dari petani dengan harga minimal Rp6.500 per kilogram.
Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran hanya mencakup belanja barang dan belanja modal, tanpa mempengaruhi belanja pegawai, layanan publik, atau belanja sosial. Oleh karena itu, rekonstruksi anggaran dilakukan untuk memastikan bahwa efisiensi diterapkan di pos pengeluaran yang tepat. Hasan mengungkapkan bahwa dari total APBN 2025 yang mencapai Rp3.600 triliun, hanya Rp306 triliun yang diminta untuk dihemat, atau sekitar 8,5 persen dari total anggaran negara.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menyatakan bahwa pihaknya telah mempertimbangkan kebijakan efisiensi ini secara matang. Meskipun ada pengurangan anggaran, ia tetap optimis bahwa BPOM dapat menjalankan tugasnya sebagai otoritas dalam pengawasan dan pencegahan kejadian luar biasa di sektor obat dan makanan.
Dengan berbagai strategi yang telah diterapkan, BPOM membuktikan bahwa efisiensi anggaran tidak selalu berdampak negatif terhadap kualitas layanan. Justru, dengan inovasi yang tepat, efisiensi dapat meningkatkan efektivitas kerja dan memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.